MASYARAKAT MASIH ENGGAN BERURUSAN DENGAN POLISI

"Kami Siap Melayani Masyarakat". Itulah kalimat yang tertera pada semua kantor kepolisian di wilayah Indonesia. Tapi, banyak orang enggan berurusan dengan polisi. Bahkan tak sedikit orang yang kecurian, seperti kecurian sepeda motor, pun enggan melapor ke polisi. Lebih baik pasrah ketimbang melapor polisi. Pasalnya, sudah kehilangan motor, masih juga dimintai duit. Dan yang paling menyedihkan adalah, tuduhan seringnya oknum polisi memainkan perkara atau mencari-cari kesalahan, di mana ujung-ujungnya untuk mendapatkan duit. Banyak orang mengaku harus mengeluarkan uang bila berurusan dengan polisi. Bahkan petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) kerap dituding mencari-cari kesalahan bila pelanggar lalu lintas tidak mau berdamai. "Jadi, berurusan dengan polisi itu repot. Semuanya ujung-ujungnya dimintai duit." Demikian pernyataan sejumlah orang kepada Suara Karya ketika dimintai komentar tentang kinerja aparat kepolisian. Berbagai tuduhan dan stigma buruk ini tentu membuat pimpinan Polri tertohok. Penilaian itu, kata petinggi Polri, sangat tidak adil mengingat selalu menyalahkan polisi. Bukankah institusi yang bulan Juli nanti berusia 61 tahun ini berada di tengah kondisi bangsa yang sedang sakit? Dengan kata lain, reformasi di tubuh Polri memang belum berjalan sepenuhnya atau masih bolong-bolong. Dana Minim Gambaran kinerja kepolisian yang masih compang-camping itu terlihat dari pengakuan sejumlah anggota polisi di lapangan. Mereka terpaksa memeras otak agar dapat melaksanakan tugasnya sekaligus menyambung hidup keluarganya. Beban yang dipikul polisi dirasakan makin berat. Beban berat yang dimaksud, seperti dialami Brigadir Polisi Ahmad. Ia mengaku pernah bertugas di unit mobil patroli selama dua tahun di Polres Depok. Ia biasa patroli selama 12 jam sehari. Selama patroli, komandannya membekali kupon bensin 16 liter dan uang saku. Bekal tersebut, menurut dia, masih jauh dari cukup untuk tugas patroli. "Belum lagi kalau harus meluncur ke Sukmajaya (wilayah polsek-Red). Bensin sudah pasti tidak cukup," kata Ahmad yang kini berdinas di Sabhara Polda Metro Jaya. Ia mengaku beban yang dipikul petugas patroli cukup berat. Misalnya soal uang makan. Bekal dari komandan Ahmad untuk 12 jam tugas sangat tidak cukup untuk makan dua kali, apalagi untuk rokok dan minum. Belum lagi dia mesti dihadapkan pada masalah pemeliharaan mobil patroli. Sejak awal operasional mobil patroli Carens pada pertengahan 2002, dana dari Polda Metro Jaya yang masih bertahan cuma uang makan personel dan ongkos bahan bakar yang diberikan melalui kupon bahan bakar. "Selebihnya, seperti ongkos ganti oli, ganti ban, dan servis mesin, harus ditanggung sendiri oleh polsek (kepolisian sektor-Red) masing-masing. Yang jadi pertanyaan, dari mana polsek-polsek mendapat uang untuk itu," ujarnya. Tak hanya Ahmad, pimpinan dia juga mengeluhkan biaya untuk perawatan mobil patroli. Ini membuat komandan atau anggota-anggota di lapangan putar otak untuk menutupi kekurangan biaya operasional. Polisi Terjebak Gara-gara keterbatasan dana ini tak sedikit oknum harus mendekat kepada orang-orang yang berkantong tebal. Institusi polisi pun seperti terjebak pada sumbangan-sumbangan donatur, seperti pengelola tempat hiburan, bos kelompok preman, dan lain sebagainya. Celakanya, sumbangan itu sering ada maunya. Tak sedikit orang yang merasa telah menyumbang banyak pada kepolisian meminta toleransi perkara. Misalnya, sang donatur yang bos judi di tempat hiburan meminta dilindungi meski jelas-jelas usahanya melanggar hukum. Atau polisi tutup mata pada bisnis tempat hiburan yang menjadi ajang narkotika. Obsesi pimpinan Polri untuk menyiagakan sebanyak-banyaknya polisi di tengah masyarakat agaknya masih menghadapi banyak kendala. Selain operasional mobil patroli yang dananya terbatas, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Adang Firman juga belum punya sistem patroli ideal untuk menciptakan rasa aman warga Jakarta dan sekitarnya. "Memang saya mendapat informasi dari bawah tentang betapa sulitnya merawat dan mengoperasikan mobil dinas mengingat dana kita terbatas. Kita terus memikirkan hal ini karena keberadaan mobil patroli sangat dibutuhkan masyarakat," kata mantan Asisten Operasi Kepala Polri itu. Pintar-pintar Komandan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Untung Yoga Ana menambahkan, masyarakat jangan selalu menuntut polisi untuk melakukan hal yang ideal. Situasi kamtibmas yang rapuh karena beban yang dipikul polisi makin berat. Contohnya, minimnya anggaran polisi menyebabkan dua soal, yakni menyangkut kualitas sumber daya manusia dan tingkat penanggulangan kejahatan. "Coba lihat berapa biaya untuk patroli dan penyidikan? Biasanya kapolres atau kapolsek hanya menganggarkan untuk kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat. Misalnya, dari 100 kasus, paling yang diberi anggaran 20 kasus. Sisanya? Ya pintar-pintar komandannyalah," kata mantan Kapolres Jakarta Barat itu. Keterbatasan dana dan personel pada akhirnya membuat polisi punya banyak hambatan dalam merealisasikan semboyannya: melindungi dan melayani masyarakat. Semboyan yang coba diterjemahkan dalam konsep community policing itu belum dapat berjalan maksimal. Salah satu prinsip dasar community policing adalah perubahan paradigma polisi, dari tadinya polisi militeristik, yang cenderung menjadi alat kekuasaan dan penekan, menjadi polisi yang bekerja dengan prinsip melayani sebagai polisi sipil. Pola kerja ini menuntut polisi tidak hanya bergerak jika ada pengaduan masyarakat, tetapi harus menangani masalah sejak dini, dan mencegahnya untuk tidak berkembang menjadi pelanggaran hukum. Karena itu, kata Untung Yoga, di tengah keterbatasan yang melingkupi polisi Indonesia, termasuk di Jakarta, yang penting untuk terus dilakukan adalah menanamkan pemahaman di kalangan masyarakat bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi. (Sadono Priyo)